Blangpidie-Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2017 ini mempermudah masyarakat perdesaan
dalam mengurus sertifikat tanah gratis, sehingga, program Pengukuran Tanah
Sistematik Langsung (PTSL) bisa berjalan dengan lancar.
“Untuk
masyarakat kabupaten Abdya, tahun ini mendapat realisasi sertifikat gratis
sebanyak 2.626 persil/bidang sertifikat,” kata Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Abdya, Muktizar Senin
(28/8/2017).
Muktizar
mengatakan, sebanyak 2.626 persil sertifikat gratis yang diberikan pemerintah
dalam program PTSL (dulu Prona) khusus diberikan kepada masyarakat yang
berdomisili di dua Kecamatan dalam Kabupaten Abdya.
Yaitu,
untuk Desa Kuta Bahagia, Desa Cot Jirat dan Desa Gudang di Kecamatan
Blangpidie. Kemudian untuk Desa Iku Lhung, Desa Asoe Nanggroe dan Desa Padang
Geulumpang di Kecamatan Jeumpa.
Ia
menerangkan, dari 2.626 persil jumlah sertifikat untuk kabupaten Abdya, baru
sekitar 600 bidang yang telah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN, yakni di
Desa Kuta Bahagia dan di Desa Cot Jirat Kecamatan Blangpidie.“Kalau untuk desa
lain, kita akan minta bantuan pengukur tanah dari provinsi Aceh. Insyaallah,
November tahun kita harapkan selesai semuanya,”ungkapnya.
Ia
mengatakan, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat gratis pihak BPN
memberikan kemudahan, terutama bagi warga yang memiliki status tanah ahli waris
cukup menyerahkan surat keterangan ahli waris dan surat bukti penguasaan fisik
tanah yang di tandatangani oleh kepala desa
setempat.
“Pertimbangan
BPN Abdya memilih enam desa dalam dua kecamatan itu karena, hampir 80 persen
tanah warga di sana masih berstatus ahli waris. Kemudian, tanah yang sertifikat
di sana masih sangat minim, baru sekitar 10 lembar,” ujarnya.
Muktizar,
juga menyatakan, jika dari jumlah 2.626 persil sertifikat PTSL yang telah
ditentukan untuk Kabupaten Abdya tidak habis terserap oleh enam desa tersebut,
maka, pihak BPN akan mengalihkan ke desa-desa lain yang memenuhi persyaratan.“Seluruh
tanah yang ada dalam desa-desa itu kita ukur. Jika tidak habis terserap kita
bawa tempat lain. Mudah-mudahan, akhir tahun ini tuntas kita kerjakan program
ini,” demikian Muktizar.
Sumber : Harian Aceh Indonesia