BANDA ACEH - Ketua DPRK Aceh
Barat Daya, M Nasir berjanji lembaga yang dipimpinnya akan melakukan
pengawalan dan pengawasan secara ketat terhadap dana APBK 2012 mencapai
Rp 517 miliar lebih. Maka untuk itu pihaknya meminta kepada eksekutif
supaya bekerja dengan benar.
“Kalau nanti dana APBK 2012 ditemukan adan penyimpangan kami tidak segan-segan untuk melanjutkan temuan itu kepada aparat penegak hukum supaya diproses,” kata M Nasir yang baru satu bulan lebih menjabat Ketua DPRK Abdya mengantikan pejabat lama M Yusuf kepada Serambi, Senin (20/2) usai mengikuti rapat koordinasi program dana Otsus 2013 di Bappeda Aceh.
Menurut M Nasir, APBK 2012 yang jumlah cukup besar mencapai setengah triliun lebih itu harus mampu memperlihatkan hasil yang maksimal. Pegawasan ini akan dilakukan mulai dari proses tender yang saat ini sedang berlangsung.
“Jangan dengan dana besar ternyata hasilnya tidak ada yang dirasakan masyarakat, karena proyek pembangunanya banyak yang menyimpang,” kata M Nasir yang didampingi Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Abdya, Zaman Akli.
Ia tidak saja mengingatkan pejabat eksekutif Abdya yang harus bekerja dengan benar dan sesuai ketentuan, tetapi para rekanan yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemerintah di kabupaten itu untuk tidak berbuat curang. “Karena bila ditemukan ada proyek yang menyimpang kami akan laporkan ke aparat penegak hukum. Ini bentuk pengawasan kami sebagai wakil rakyat. Kami di dewan sudah sepakat untuk mengawasi anggaran itu secara mulai ketat tahun ini,” tandasnya.(sup)
“Kalau nanti dana APBK 2012 ditemukan adan penyimpangan kami tidak segan-segan untuk melanjutkan temuan itu kepada aparat penegak hukum supaya diproses,” kata M Nasir yang baru satu bulan lebih menjabat Ketua DPRK Abdya mengantikan pejabat lama M Yusuf kepada Serambi, Senin (20/2) usai mengikuti rapat koordinasi program dana Otsus 2013 di Bappeda Aceh.
Menurut M Nasir, APBK 2012 yang jumlah cukup besar mencapai setengah triliun lebih itu harus mampu memperlihatkan hasil yang maksimal. Pegawasan ini akan dilakukan mulai dari proses tender yang saat ini sedang berlangsung.
“Jangan dengan dana besar ternyata hasilnya tidak ada yang dirasakan masyarakat, karena proyek pembangunanya banyak yang menyimpang,” kata M Nasir yang didampingi Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Abdya, Zaman Akli.
Ia tidak saja mengingatkan pejabat eksekutif Abdya yang harus bekerja dengan benar dan sesuai ketentuan, tetapi para rekanan yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemerintah di kabupaten itu untuk tidak berbuat curang. “Karena bila ditemukan ada proyek yang menyimpang kami akan laporkan ke aparat penegak hukum. Ini bentuk pengawasan kami sebagai wakil rakyat. Kami di dewan sudah sepakat untuk mengawasi anggaran itu secara mulai ketat tahun ini,” tandasnya.(sup)
Editor : bakri