 |
| Masa Beunjuk Rasa di Halaman Gedung DPRK dan Bupati Abdya. Foto direkam Kamis, (5/12) Masrian Mizani |
BLANGPIDIE | AbdyaNews| Laporan Masrian Mizani- Aksi unjuk
rasa kembali dilancarkan oleh Masyarakat Kuala Batee dan Kecamatan Babahrot,
pada Kamis (5/12) siang. kali ini, massa dari dua kecamatan tersebut bergabung
dengan para Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Barat Daya (Abdya).
Massa mendatangi Gedung DPRK Abdya dan Kantor Bupati
setempat, untuk membaca pernyatan sikap yang intinya adalah mendesak Bupati
Abdya segera mengurangi jam terbang keluar daerah dan turun kemasyarakat
dipedesaan agar mengetahui keluh kesah dan kesulitan rakyat, pemerintah dan
DPRK segera menyampaikan kepastian pembangunan jembatan Krueng Teukuh secara
tertulis, selanjutnya segera membangun pabrik kelapa sawit atau pemerintah
Abdya harus menyediakan subsidi kepada petani sebesar perbedaan harga kelapa
sawit petani Abdya dengan harga sawit daerah lain.
Kemudian dilokasi yang sama, masa juga menginginkan, dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya menyediakan fasilitas ronsen di RSUD Teuku Peukan
atau pemerintah menyediakan subsidi biaya ronsen kepada pasien yang
membutuhkan, segera memberi kepastian tentang jadwal pengumuman honorer dan
solusi pekerjaan untuk honorer yang sekarang telah dirumahkan dengan janji
santunan 1 juta per kepala keluarga (KK).
Segera perbaiki perekonomian Abdya yang tengah terpuruk
dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan ekonomi rakyat
ditahun 2014, terakhir, segera hentikan diskriminasi kesempatan mendapat
pelayanan dan peluang berusaha yang selama ini begitu ketara dengan
mengistimewakan kelompok tertentu.
Maka dari itu,Koordinator lapangan, Zulfahmizar, meminta kepastian dari
pemerintah Abdya untuk segera menyelesaikan beberapa poin tuntutan permintaan
tersebut. “Kami minta kepastian agar kami tidak kembali untuk ketiga kalinya,
kami tidak mengerti teknis, dan hanya mendengar janji-janji saja dari bapak,
jujur saja dalam aksi ini kami tidak dibayar, bukan seperti apa yang
disampaikan oleh bupati kemaren yang menyatakan kalau unjuk rasa kami beberapa
waktu lalu ada indikasi dibayar,” teriak Fahmi dalam orasinya di hadapan Ketua
DPRK Abdya M. Nasir didampingi anggota Dewan lainnya.
Menanggapi hal itu, M. Nasir selaku Ketua DPRK Abdya
menyampaikan, akan duduk kembali dan memanggil pihak eksekutif untuk
menyelasaikan persoalan itu. “Saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan
anggota Dewan lainnya, kami akan mencari solusinya, kami juga akan panggil
pemerintah dan instansi terkait, kami akan memperjuangkan aspirasi yang bapak
tuntut hari ini,” ungkapnya dengan lantang. Beranjak dari Gedung DPRK, massa
mengajak anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama menuju Kantor Bupati
setempat sekaligus mendengarkan pernyataan dari orang nomor satu di Abdya itu.
Setelah mendengarkan pernyataan sikap yang sama dari Pengunjuk
rasa di halaman Kantor Bupati setempat itu, Bupati Abdya Jufri Hasanuddin
didampingi Sekda Abdya Drs. Ramli Bahar, para asisten dan anggota dewan, menjawab
aksi tuntutan itu.
Katanya, semasa
dia masih menjabat sebagai anggota DPRA sudah pernah meninjau lokasi
pembangunan teluk surin yang sudah digagas sejak tahun 2010 lalu. “Ketika saya
ingin menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan harapan, teluk surin itu
digagas tahun 2010 ketika saya dipercaya mengetuai pansus untuk meninjau lokasi
teluk surin,” kata Jufri.
Mengenai persoalan Rumah Sakit, lanjut Jufri, RSUD Teuku
Peukan terhutang 2,9 Milyar dalam tahun 2012, sehingga terjadinya kolaps, jadi,
pada tahun 2013 direktur baru Yurnalis membayar hutang tersebut dari pengadaan
obat sehingga menjadi temuan BPK. “Untuk Itu, kita tidak segan-segan mengundang
BPKP supaya mengaudit temuan itu, siapa yang berbuat biar mereka yang
bertanggung jawab, akibat penyalahgunaan anggaran sehingga terjadilah kolaps.
untuk menutupi itu semua kami akan menyepakati dengan cara
berhutang dulu kepada perusahaan obat demi menyelamatkan rumah sakit,” sebut
Jufri. Terakhir, mengenai tuntutan pembangunan jembatan Krueng Teukuh, Bupati
Jufri, menyatakan, kalau itu adalah proyek multiyears tahun jamak, ketika tidak
diputuskan kontrak maka jembatan itu tidak siap.
“Krueng Teukuh
dibiayai oleh dana bantuan provinsi, dan merupakan dana hibah, jadi kita tidak
sembarangan menyelewengkan dana tersebut, untuk itu kita akan luruskan semua,
dan saya berharap bapak-bapak untuk tenang, karena semua persoalan itu sedang
dalam proses kita selesaikan,” tutur Bupati Jufri dengan mendapatkan pengawalan
ketat dari Polisi dan personil Satpol PP dan WH. ***