BLANGPIDIE – Pimpinan Cabang
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)
meminta DPRK setempat untuk lebih proaktif mengawasi pelaksanaan proyek
pemerintah di kabupaten tersebut. Hal itu penting dilakukan untuk
memastikan proyek-proyek dimaksud dikerjakan sebagaimana mestinya.
“Dewan perlu segera mengecek seluruh pelaksanaan proyek yang ada di Abdya ini, sebab tanpa adanya pengawasan dari lembaga dewan kita khawatirkan proyek-proyek yang nantinya bermasalah bakal luput dari jeratan hukum. Hal itu penting dilakukan untuk menekan terjadinya peyimpangan dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah,” kata Ketua PC-IMM Abdya, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (26/11).
Desakan itu disampaikannya terkait banyak munculnya sinyalemen yang menyebutkan bahwa beberapa propyek di Abdya dikerjakan asal jadi. “Jika memang adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah di Abdya, kita harap dewan bisa segera melaporkannya ke pihak berwajib guna diusut dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal itu penting dilakukan cupaya tidak bermunculan kontraktor nakal di Abdya,” tegasnya.
Terkait dengan desakan itu, Ketua Fraksi Partai Aceh (F-PA), Zaman Akli yang dikonfirmasi terpisah dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak bertanggungjawab terhadap realisasi APBK 2011 dikarenakan tidak dibahas bersama dewan.
“Untuk pengawasan proyek APBK 2011 ini kami dari lembaga dewan lepas tangan karena dalam pembahasannya kami tidak terlibat, oleh karena itu kami menilai realisasi APBK 2011 itu illegal dan dalam waktu dekat seluruh pelaksanaan proyek APBK 2011 akan kami laporkan kepada pihak berwajib,” tegas Zaman Akli, seraya menambahkan. karena APBK dibahas bersama rakyat, maka sudah sewajarnya rakyat mengawasi pelaksanaan APBK 2011 tersebut.(tz)
“Dewan perlu segera mengecek seluruh pelaksanaan proyek yang ada di Abdya ini, sebab tanpa adanya pengawasan dari lembaga dewan kita khawatirkan proyek-proyek yang nantinya bermasalah bakal luput dari jeratan hukum. Hal itu penting dilakukan untuk menekan terjadinya peyimpangan dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah,” kata Ketua PC-IMM Abdya, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (26/11).
Desakan itu disampaikannya terkait banyak munculnya sinyalemen yang menyebutkan bahwa beberapa propyek di Abdya dikerjakan asal jadi. “Jika memang adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah di Abdya, kita harap dewan bisa segera melaporkannya ke pihak berwajib guna diusut dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal itu penting dilakukan cupaya tidak bermunculan kontraktor nakal di Abdya,” tegasnya.
Terkait dengan desakan itu, Ketua Fraksi Partai Aceh (F-PA), Zaman Akli yang dikonfirmasi terpisah dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak bertanggungjawab terhadap realisasi APBK 2011 dikarenakan tidak dibahas bersama dewan.
“Untuk pengawasan proyek APBK 2011 ini kami dari lembaga dewan lepas tangan karena dalam pembahasannya kami tidak terlibat, oleh karena itu kami menilai realisasi APBK 2011 itu illegal dan dalam waktu dekat seluruh pelaksanaan proyek APBK 2011 akan kami laporkan kepada pihak berwajib,” tegas Zaman Akli, seraya menambahkan. karena APBK dibahas bersama rakyat, maka sudah sewajarnya rakyat mengawasi pelaksanaan APBK 2011 tersebut.(tz)