Keluarga Bupati Jufri Peroleh Mobil Dinas Baru

Sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemberdayaan
Perempuan dan keluarga
Sejahtera (BPM,PP dan KS)
Abdya yang Juga merupakan
adik kandung Bupati
Jufri Hasanuddin

Blangpidie - Abdyanews - Laporan Masrian Mizani - Ucapan Jufri Hasanuddin ketika kampanye pada Pilkada  lalu yang mengaku tidak akan KKN saat memimpin Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)  jauh dari harapan. Buktinya selain penepatan jabatan, Jufri Hasanuddin juga mulai memberikan fasilitas lebih berupa mobil dinas baru untuk keluarganya.

Ironisnya, keluarga Bupati Abdya yang mendapat fasilitas mobil dinas baru dibeli   menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten-perubahan (APBK-P) tahun 2013 lalu masih menduduki jabatan eselon III bukan jabatan eselon II.

Sementara untuk pejabat eselon II setingkat kepala dinas dan badan di jajaran pemkab Abdya masih mengunakan mobil lama yang pembeliannya tahun 2005 yang lalu. anehnya lagi mobil dinas Muspida Plus seperti ketua MPU masih mengunakan mobil lama.

Amatan Abdyanews, keluarga Bupati Jufri Hasanuddin yang mendapat fasilitas mobil dinas baru yakni mobil Toyota Avanza warna silver yang masih mengunakan plat putih BL 1286 XY untuk sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga sejahtera (BPM,PP dan KS), sementara kepala dinasnya masih mengunakan mobil lama bantuan dari provinsi Aceh.

Bukan saja itu,  Kabag keuangan setdakab yang merupakan adik ipar bupati Abdya juga mendapat mobil dinas baru. Sedangkan kabag-kabag lain setdakab setempat semua masih mengunakan bekas dari eks kepala dinas.

“ Memang saya lihat pemkab Abdya ini tidak jelas ke fokus, seharusnya mobil dinas baru itu deberikan kepada yang layak dan sesuai seperti ketua MPU Abdya yang merupakan unsur Muspida,  sedangkan untuk para Kabag-Kabag itu kan boleh dipakai mobil dinas bekas kepala dinas, nyoe ka kreuh ban keu ngon ban likot,” Ujar Fadli Ali mantan aktifis yang dikenal kritis itu kepada wartwana

melalui telepon selulernya Jum’at (3/1) malam.

Fadli Ali menyebutkan, dalam hal kelancaran operasional dinas, pemkab boleh-boleh saja membeli mobil dinas baru dari APBK, tetapi mobil-mobil dinas baru itu diutamakan kepada yang berhak seperti unsur Muspida plus dan kepala dinas.

“Secara etika mobil dinas itu diutamakan yang baru dan lebih bagus untuk kepala dinas serta muspida plus, bukan untuk kabag karena family bupati yang diutamakan,” Tuturnya

Fadli berharap agar anggota dewan Abdya jangan hanya berdiam diri, akan tetapi lakukan pengawasan bila perlu, mobil-mobil dinas yang selama ini diduga kurang jelas keberadaannya dilakukan audit.

“ Jangan-jangan jumlah mobil dinas pemkab Abdya sudah melebihi, oleh karena itu kita minta pihak terkait untuk melakukan audit, karna kita harus tau juga jumlah mobil dinas di Pemkab Abdya” pintanya