Blangpidie, (Analisa).
Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Jufri Hasanuddin, Jumat (25/1) melantik
25 pejabat eselon II guna memperbaiki kinerja setiap satuan kerja
perangkat kabupaten (SKPK) dalam melayani masyarakat dan memajukan
daerah.
Pengangkatan
dan pemberhentian pejabat yang dilaksanakan di gedung DPRK setempat itu
bukan suatu sikap unjuk kekuasaan dan sebagainya, namun merupakan
keputusan yang wajar jika daerah dan masyarakat membutuhkan.Dikatakan, pihaknya akan terus melakukan pengamatan dan pantauan terhadap semua kinerja para abdi negara guna meningkatkan kualitas daerah ke depan.
"Saya akan memantau hingga satu tahun ke depan pasca pelantikan ini. Jika ada yang lebih baik, maka saya tidak segan-segan untuk melakukan perombakan," tegasnya.
Lebih lanjut Jufri meminta seluruh pejabat yang dilantik agar menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi bupati.
"Buktikan kalau saudara-saudara merupakan sebagai abdi negara yang bertanggung jawab dan bukan sebagai sebagai abdi bupati," tegasnya.
Tegang
Situasi tegang sempat terjadi di dalam gedung DPRK Abdya ketika pelantikan akan berlangsung, meski tidak sampai mengganggu jalannya pelantikan. Ini karena Ketua Partai Aceh, M Nazir dan pengurus partai menyesalkan keputusan Bupati Abdya terkait mutasi itu.
Menurutnya, keputusan yang diambil itu dilakukan tanpa koordinasi dengan pengurus Partai Aceh sebagai partai pengusung dalam Pilkada lalu.
Dikatakan, kebijakan itu sepenuhnya terpulang kepada pemda, namun paling tidak harus dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran KPA karena KPA merupakan wadah yang melahirkan Partai Aceh yang memiliki pengaruh penting.
Ketua Majelis KPA/PA Abdya, M Nasir, mengaku kecewa terhadap pemerintahan yang dijalankan Jufri Hasanuddin.
"Itu merupakan kendaraan kami. Jadi, kalau mau digunakan harus konsultasi terlebih dahulu," ujar Nasir didampingi Ketua Tuha Lapan, Nasruddin, Ketua KPA 013 Blangpidie, Hamdani (Dek Gam) beserta Pangda dan Sagoe KPA di Kantor Sekretariat PA Abdya.
Nasir menegaskan, Jufri Hasanuddin hendaknya bermusyawarah lebih dulu sebelum mengambil keputusan dan jangan bersikap gegabah dalam mengambil keputusan. (ags)